Perkuat Payung Hukum Literasi, Relima Perpusnas RI Lokus Sijunjung dan Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung Bahas Rencana Perda Literasi

Sijunjung — Langkah strategis diambil oleh Relawan Literasi Masyarakat (Relima) Perpusnas RI Lokus Sijunjung dalam memperkuat fondasi gerakan membaca di "Ranah Lansek Manih". Pada Senin, 8 Juni 2026, Relima menggelar kegiatan advokasi bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung untuk membahas perancangan draf Peraturan Daerah (Perda) Literasi.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas, dr. Edwin Suprayogi, M.Kes. Diskusi ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan visi antara relawan sebagai penggerak di lapangan dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Urgensi Perda Literasi bagi Kabupaten Sijunjung Dalam dunia kebijakan publik, Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum tertinggi di tingkat kabupaten. Kehadiran Perda Literasi di Sijunjung dinilai sangat mendesak. Tanpa payung hukum yang kuat, gerakan literasi seringkali hanya bersifat seremonial atau bergantung pada inisiatif personal tanpa jaminan keberlanjutan.

Advokasi yang dilakukan oleh Relima Perpusnas RI Lokus Sijunjung ini bertujuan agar literasi memiliki landasan yuridis yang jelas. Perda ini nantinya diharapkan dapat mengatur berbagai aspek, mulai dari alokasi anggaran, standarisasi perpustakaan nagari, hingga penguatan peran masyarakat dalam ekosistem literasi daerah.

Kehadiran Relima Perpusnas RI Lokus Sijunjung sebagai katalisator menunjukkan bahwa relawan literasi masa kini tidak hanya bergerak di ranah teknis seperti menata buku, tetapi juga mampu masuk ke ranah strategis kebijakan. Dengan adanya Perda Literasi, Kabupaten Sijunjung berpeluang besar menjadi daerah percontohan dalam pembangunan manusia berbasis literasi di Sumatera Barat.